Isu Terkini Kesehatan


DEMAM BERDARAH DENGUE
May 26, 2008, 1:17 am
Filed under: Uncategorized

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Definisi Umum

Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus betina yang umumnya menyerang pada pada musim hujan dan musim panas. Virus itu menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah, sehingga mengakibatkan perdarahan-perdarahan. Manifestasi klinis dari infeksi virus dengue dapat berupa demam dengue dan DBD dengue.[12]

Wabah demam berdarah pertama didunia terjadi pada tahun 1780-an serentak terjadi bersamaan di Asia, Afrika dan Amerika Utara. Penyakit ini kemudian dinamakan Dengue fever pada 1779.[13] Di Asia Tenggara wabah besar pertama dimulai pada 1950-an di Filipina. Penyakit ini pertama kali masuk ke Asia tenggara pada tahun 1953 dan terjadi di Manila lalu menyebar ke beberapa negara[14].Pada tahun 1975 demam berdarah telah menjadi penyakit penyebab kematian utama pada anak-anak di wilayah Asia tenggara.

Menurut data yang diperoleh bahwa penyakit demam berdarah telah masuk ke Indonesia sekitar 36 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 1968.[15] Pada awalnya penyakit ini hanya terjadi di daerah perkotaan dan menyerang anak – anak yang berusia di bawah 5 tahun namun seiring dengan perkembangan waktu ternyata penyakit ini telah menyeabr ke daerah pedesaan dan terjadi pergeseran penderita yang cenderung dialami oleh orang –orang dewasa. Nyamuk penyebab DBD ini pun hidup di seluruh pelosok Indonesia. Jika perkembangbiakan Aedes aegypty tidak dikontrol atau belum juga ditemukan vaksin maka jumlah penderita DBD akan terus bertambah (Adimidjaja,sa; Gibbons et al, 2002).

1.2. Latar Belakang

Demam berdarah dengue (DBD) telah menjadi momok dalam masyarakat Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama. Dimulai dengan saat pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1968 di Surabaya, penyakit ini menyebar ke berbagai daerah, sehingga pada tahun 1980 seluruh propinsi di Indonesia kecuali Timor-Timur (saat itu masih menjadi wilayah Indonesia) telah terjangkit penyakit DBD. Sampai saat ini yaitu tahun 2008, DBD masih menjadi masalah yang belum terselesaikan oleh Indonesia.

Sejak pertama kali DBD ditemukan di Indonesia, penyakit tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat baik dalam jumlah kasus maupun luas wilayah yang terjangkit. Secara sporadis selalu terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) setiap tahun. KLB DBD terbesar terjadi pada tahun 1998, dengan angka kesakitan (Incidence Rate= IR) sebesar 35,19 per 100.000 penduduk, artinya setiap 100.000 penduduk ditemukan 35 orang terinfeksi DBD dan angka kematian (Case Fatality Rate = CFR) sebesar 2%, artinya dari 35 orang penderita maka 2%-nya atau 1 orang meninggal dunia. Status IR dan CFR semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya, namun pada tahun 2003 kembali terjadi lonjakan.[16]

Pada tahun 2000, Departemen Kesehatan mencatat terdapat 231 kota di 30 provinsi di Indonesia dinyatakan endemis terhadap penularan penyakit demam berdarah dengue (DBD). Meningkatnya kasus DBD dan semakin meluasnya wilayah yang terkena disebabkan karena semakin baiknya transportasi penduduk, dibukanya daerah pemukiman baru, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberhasilan lingkungan, terutama di saat musim hujan. Dalam skala nasional, berikut data yang diperoleh terkait morbiditas dan mortalitas penyakit DBD di Indonesia:

· Pada tahun 1998, kasus DBD meningkat tajam dan ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan jumlah sebanyak 72.133 orang (Incident Rate/IR =35,19 per 100.000 penduduk) dan jumlah kematian sebanyak 1.414 orang (Case Fatality Rate/ CFR =2%).

· Pada tahun 1999, jumlah kasus DBD di Indonesia sebanyak 21.134 orang (Incident Rate = 10,17 per 100.000 penduduk).

· Pada tahun 2000, jumlah kasus DBD di Indonesia sebanyak 33.443 orang (Incident Rate = 15,99 per 100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 472 orang (Case Fatality Rate = 1,4%).

· Pada tahun 2001, jumlah kasus DBD di Indonesia sebanyak 45.904 orang (Incident Rate 21,66 per 100.000 penduduk).

· Pada tahun 2002, jumlah kasus DBD di Indonesia sebanyak 40.377 orang (Incident Rate 19,24 per 100.000 penduduk).

· Pada tahun 2003, jumlah kasus DBD di Indonesia sebanyak 50.131 orang ( Incident Rate 23,87 per 100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 743 orang.[17]

Penyebaran DBD pada tahun 1968-2003[18]

  • Pada tahun 2004 dari bulan Januari- Maret saja, total kasus DBD di seluruh propinsi di Indonesia sudah mencapai 26.015, dengan jumlah kematian sebanyak 389 orang (CFR=1,53% ). Kasus tertinggi terdapat di Propinsi DKI Jakarta (11.534 orang) sedangkan CFR tertinggi terdapat di Propinsi NTT (3,96%).[19]

Dari 30 provinsi di Indonesia, 12 provinsi diantaranya ditetapkan sebagai KLB DBD, yaitu : Nanggroe Aceh Darussalam, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pada 16 Februari 2004, pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan menyatakan telah terjadi KLB DBD Nasional yaitu, tingkat kematian (case fatality rate/CFR) mencapai satu persen dari jumlah kasus atau jumlah penderitanya melonjak hingga dua kali lipat pada kurun waktu yang sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. [20]

  • Pada tahun 2005, sampai bulan Oktober, tercatat kasus DBD di 33 provinsi mencapai 50.196 kasus, dengan 701 di antaranya meninggal (Case Fatality Rate/CFR 1,4 %)
  • Pada tahun 2006, terhitung jumlah kasus DBD sebanyak 45.548 orang, dengan jumlah kematian sebanyak 1.234 orang. Berikut gambaran kasus dan kematian karena DBD di Indonesia pada tahun 2006.[21]

datadbd-2006.jpg

  • Sepanjang tahun 2007 jumlah kejadian DBD mencapai total 139.695 kasus dengan Incidance Rate 64 kasus per 100.000 populasi. Jumlah penderita DBD yang meninggal mencapai 1.395 kasus (CFR 1 %). Keadaan DBD 2007 ini meningkat lebih tinggi dibanding keadaan tahun-tahun sebelumnya. (Sumber: DirJen P2M&PL)
  • Data terbaru tahun 2008, di DKI Jakarta, diungkapkan angka kematian akibat DBD di Jakarta Barat tertinggi dibanding 5 wilayah lain. Sejak Januari hingga 17 Februari 2008, tercatat 621 kasus DBD di Jakarta Barat. Sementara itu, berdasarkan data dari Sudin Kemas Jakarta Barat, selama tahun 2007 tercatat 4.873 kasus DBD, 21 orang diantaranya meninggal dunia. Pada Januari 2008 tercatat 435 kasus DBD, satu orang diantaranya meninggal, sejak 1 – 17 Februari tercatat 186 kasus DBD, dua orang diantaranya meninggal. [22]

Dari penjabaran data di atas, dari tahun ke tahun tidak terlihat adanya perbaikan yang signifikan mengenai kasus DBD di Indonesia. Setiap tahun bisa dipastikan, masyarakat Indonesia di berbagai daerah akan berhadapan dengan masalah rutin ini. Upaya pemberantasan harus terus diperbaiki dan dilaksanakan dengan maksimal. Walau memang tidak bisa diberantas dalam waktu yang singkat, namun setidaknya ada perbaikan yang signifikan dari segi morbiditas dan mortalitas penyakit DBD setiap tahunnya.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Program-program untuk DBD

Banyak langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah penderita DBD di Indonesia, mulai dari program pencegahan sampai program case management untuk masyarakat yang telah terjangkit oleh virus dengue ini, tahapan-tahapan program tersebut, antara lain :

2.1.1 Pemberantasan Sarang Nyamuk

2.1.1.1 Definisi PSN

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yaitu kegiatan memberantas jentik nyamuk di tempat berkembangbiaknya baik dengan cara kimia, yaitu dengan larvasida, biologi dengan cara memelihara ikan pemakan jentik atau dengan bakteri ataupun dengan cara fisik yang kita kenal dengan kegiatan 3M (Menguras, Menutup, Mengubur) yakni menguras bak mandi, bak WC; menutup TPA rumah tangga (tempayan, drum dll) serta mengubur atau memusnahkan barang-barang bekas (kaleng, ban dll).[23]

Pencegahan penyakit DBD melalui metode lingkungan atau fisik untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah. Sebagai contoh:[24]

· Menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu.

· Mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali

· Mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah dan lain sebagainya.

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) pada dasarnya, untuk memberantas jentik atau mencegah agar nyamuk tidak dapat berkembang biak. Pemberantasannya perlu peran aktif masyarakat khususnya memberantas jentik Aedes.aegypti di rumah dan lingkungannya masing-masing. Cara ini adalah suatu cara yang paling efektif dilaksanakan karena:[25]

a. tidak memerlukan biaya yang besar

b. bisa dilombakan untuk menjadi daerah yang terbersih

c. menjadikan lingkungan bersih

d. budaya bangsa Indonesia yang senang hidup bergotong royong

e. dengan lingkungan yang baik tidak mustahil, penyakit lain yang diakibatkan oleh

lingkungan yang kotor akan berkurang.

2.1.1.2 Program 3M Plus

Sebenarnya pelaksanaan 3M Plus merupakan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk yang sederhana dan efektif. Melalui program ini, masyarakat dapat memutus rantai perkembang biakan nyamuk Aedes Aegypti. Sebagai gambaran, beberapa hal pembersihan yang dilakukan dalam 3M Plus merupakan upaya untuk mempersempit penyediaan sarang reproduksi bagi hewan vektor penyakit ini dan hal ini merupakan bagian yang sangat penting sebagai langkah awal untuk menghindari peningkatan prevalensi penderita PBD serta menghindari terjadinya KLB pada penyakit ini. Sedangkan untuk membasmi jumlah nyamuk dewasa yang telah dapat berkembang biak, dapat dilakukan dengan pengasapan (fogging) digunakan untuk mengurangi jumlah nyamuk dewasa yang dapat bertelur sebanyak 200 – 400 per hari. Jika dibandingkan dari kedua langkah diatas, tentu saja program 3M Plus memiliki peranan yang sangat penting untuk membatasi penyebaran virus penyakit ini asalkan masyarakat melakukannya secara kontinyu dan teratur.

Permasalahan mengenai efektifitas pelaksanaan program Pemberantasan Sarang Nyamuk melalui 3M Plus adalah kurangnya minat masyarakat untuk melakukan semua hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat untuk terbiasa memiliki pola hidup bersih dan sehat sehingga merasa bahwa bukan hal yang kondusif untuk hidup berdampingan dengan nyamuk Aedes Aygepti.

Efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk ini melalui 3M Plus ini dapat terlaksana dengan baik jika semua jajaran masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukannya secara serempak dan kontinyu di seluruh bagian negara Indonesia in. Atupun dapat ditambah dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat ataupun daerah mengenai pentingnya melakukan 3M Plus yang disertai dengan pemberlakuan punishment bagi tiap masyarakat yang tidak melakukan ataupn terlibat di dalam program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) ini. Sebagai contoh, mungkin kita dapat mengikuti pemberlakuan kebijakan di negara Singapura dan Malaysia yang memberikan denda bagi warganya yang kedapatan terdapat jentik nyamuk Aedes Aegypti di rumahnya. Atupun seperti Sri Lanka menggunakan gerakan Green Home Movement untuk tujuan yang sama yaitu menempelkan stiker hijau bagi rumah yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan termasuk bebas dari jentik nyamuk Aeds Aegypti dan menempelkan stiker hitam pada rumah yang tidak memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan. Bagi pemilik rumah dengan stiker hitam akan dberikan peringatan sebanyak 3 kali dan jka tidak dilakukan akan dikenai denda. Sedangkan untuk para pejabat pemerintahan Indonesia, mungkin dapat meniru semangat Jendral Grogas dalam membasmi penyakit ini dari Kuba pada 100 tahun yang lalu yaitu dengan menggunakan metode pelaksanaan progam – program PSN secara serentak dan besar – besaran di seluruh negeri.[26]

Semua contoh diatas seharusnya dapat dijadikan contoh oleh tiap daerah yang berpotensi menjadi daerah endemi DBD ketika musim penghujan datang apalagi saat ini telah adanya otonomi daerah yang dapat memberikan kebebasan kepada tiap derah untuk menyusun program ataupun kegiatan yang bertujuan untuk membasmi sarang nyamuk secara benar tanpa terlupakan adanya pengawasan dari pihak pemerintahan pusat.

2.1.1.3 Peraturan mengenai PSN dan 3M

Pelaksanaan PSN sebenarnya merupakan sebuah program pencegahan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang bersifat wajib. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat pemerintahan provinsi. Sebagai gambaran, wajib PSN dengan 3-M di wilayah Provinsi DKI, lanjut Salimar, dasarnya adalah Surat Edaran (SE) Gubernur DKI No 46/SE/2004 tentang PSN digelar tidak hanya di luar, tapi juga dalam rumah dan ruangan.

Adapun dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta, nomor 6 tahun 2007 tentang pencegahan demam berdarah melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), dijelaskan pada:

Pasal 4

1. PSN 3M Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan untuk memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus melalui kegiatan 3M Plus.

2. Pemutusan siklus hidup nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh orang perorang, pengelola, penanggung jawab atau pimpinan pada semua Tatanan Masyarakat.

3. Kegiatan pemutusan siklus hidup nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan membasmi jentik nyamuk di semua tempat penampungan / genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

4. Kegiatan PSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali

SANKSI

Pasal 21

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan pada tempat tinggalnya ditemukan ada jentik nyamuk Aedes aegypti dan jentik nyamuk Aedes albopictus dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Teguran tertulis;

b. Teguran tertulis diikuti pemberitahuan kepada Masyarakat melalui penempelan stiker di pintu rumah;

c. Denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan.

2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat.

Pasal 22

1. Setiap pengelola, penanggung jawab atau pimpinan yang karena kedudukan, tugas, atau wewenangnya bertanggung jawab terhadap urusan kerumahtanggaan dan/atau kebersihan Tatanan Masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti dan jentik nyamuk Aedes albopictus pada pada Tatanan Masyarakat yang menjadi lingkup tanggung jawabnya dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. teguran tertulis;

b. teguran tertulis diikuti pemberitahuan kepada Masyarakat melalui penempelan stiker di lobby atau 11 pintu masuk kantor;

c. denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat.

Adapun peraturan lain yang mengatur mengenai program 3M sebenarnya dimulai tahun 1990 s/d sekarang dikembangkan program pemberantasan intensif Demam Berdarah Dengue di desa/Kelurahan endemis Demam Berdarah Dengue dengan kegiatan penanggulangan fokus, foging massal sebelum musim penularan, abatisasi selektif serta penyuluhan don penggerakkan PSN melalui kerjasama lintas program dan sektor. Kemudian stratifikasi desa disempurnakan menjadi 3 strata yaitu: endemis, sporadis dan bebas/potensial.

Pada periode ini tepat pada tahun 1992 terbit KepMenkes Nomor : 581 tahun 1992 tentang pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue berdasarkan Kepmenkes Nomor 581 tahun 1992, tentang pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue, surat Edaran Mendagri, No. 443/115/Bandes, perihal operasionalisasi Kep. Menkes No. 581 tahun 1992, Surat Edaran Tim Pembina UKS tingkat pusat No. 80/fPUKS oo/X/93, tentang Pembinaan UKS dalam upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue, Surat Edaran Tim Penggerak PKK Pusat No. 500/ SKR/PKK.PST/94, tentang penyuluhan dan motivasi gerakan PSN Demam Berdarah Dengue, SK Mendagri No. 31-VI tahun 1994., tentang pembentukan kelompok operasional pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue dan surat Edaran Mendagri No. 912/351/Bangda tahun 1994 tentang penyediaan dana dalam rangka menanggulangi penyakit Demam Berdarah Dengue.

Berdasarkan Kepmenkes tersebut, tugas dan fungsi Subdit Arbovirosis ditetapkan bahwa: Upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan: pencegah, penemuan dan pelaporan penderita, pengamatan, penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan seperlunya serta penanggulangannya lain dan penyuluhan kepada masyarakat.

2.1.2 Abatisasi (Larvasiding)

2.1.2.1 Definisi

Larvasiding adalah pemberantasan jentik dengan bahan kimia dengan menaburkan bubuk larvasida. Pemberantasan jentik Aedes aegypti dengan bahan kimia terbatas untuk wadah (peralatan) rumah tangga yang tidak dapat dimusnahkan, dibersihkan,dikurangi atau diatur. Dalam jangka panjang penerapan kegiatan larvasiding sulit dilakukan dan mahal. Kegiatan ini tepat digunakan apabila survelans penyakit dan vector menunjukkan adanya periode berisiko tinggi dan di lokasi dimana wabah mungkin timbul. Menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk pelaksanaan larvasiding sangat penting untuk memaksimalkan efektifitasnya.

Terdapat 2 jenis larvasida yang dapat digunakan pada wadah yang dipakai untuk menampung air minum (TPA) yakni: temephos (Abate 1%) dan Insect growth regulators (pengatur pertumbuhan serangga) Untuk pemberantasan larva dapat digunakan abate 1 % SG. Cara ini biasanya digunakan dengan menaburkan abate kedalam bejana tempat penampungan air seperti bak mandi, tempayan, drum dapat mencegah adanya jentik selama 2-3 bulan. Kegiatan larvasiding meliputi:

a. Abatisasi selektif

Abatisasi selektif adalah kegiatan pemeriksaan tempat penampungan air (TPA) baik didalam maupun diluar rumah pada seluruh rumah dan bangunan di desa/kelurahan endemis dan sporadik dan penaburan bubuk abate (larvasida) pada TPA yang ditemukan jentik dan dilaksanakan 4 kali setahun. Pelaksana abatisasi adalah kader yang telah dilatih oleh petugas Puskesmas.Tujuan pelaksanaan abatisasi selektif adalah sebagai tindakan sweeping hasil penggerakan masyarakat dalam PSN-DBD.

b. Abatisasi massal

Abatisasi massal adalah penaburan abate atau altosid (larvasida) secara serentak diseluruh wilayah/daerah tertentu disemua TPA baik terdapat jentik maupun tidak ada jentik di seluruh rumah/bangunan. Kegiatan abatisasi massal ini dilaksanakan dilokasi terjadinya KLB DBD. Dalam kegiatan abatisasi massal masyarakat diminta partisipasinya untuk melaksanakan pemberantasan Aedes aegypti di wilayah masing-masing. Tenaga di beri latihan dahulu sebelum melaksanakan abatisasi, agar tidak mengalami kesalahan.[27]

2.1.2.2 Peraturan Daerah mengenai Abatisasi atau Pemberantasan Jentik Nyamuk

Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus oleh Petugas Kesehatan untuk mengetahui ada atau tidaknya jentik nyamuk pada tatanan masyarakat.

Dalam Pasal 5 :

1) PJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib dilakukan oleh Petugas Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

2) Selain Petugas Kesehatan, pemeriksaan dan pemantauan jentik juga wajib dilaksanakan secara rutin oleh Jumantik.

3) Dalam hal pemeriksaan dan pemantauan oleh Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Memeriksa setiap tempat, media, atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus pada Tatanan Masyarakat dan mencatat di kartu jentik;

b. Memberikan penyuluhan dan memotivasi Masyarakat;

c. Melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada Lurah.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan pemantauan jentik nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

2.1.3 Fogging

2.1.3.1 Definisi

Fogging merupakan suatu kegiatan penyemprotan insektisida dan PSN-DBD serta penyuluhan pada masyarakat sekitar kasus dengan radius 200 meter, dilaksanakan 2 siklus dengan interval 7 hari oleh petugas.[28] Biasanya Fogging diadakan 2 kali di suatu tempat menggunakan malathion dalam campuran solar dosis 438 g/ha. (500 ml malathion 96%technical grade/ha). Sasaran adalah rumah serta bangunan di pinggir jalan yang dapat dilalui mobil di desa endemis tinggi. Alat yang dipakai swing fog SN 1 untuk bangunan dan mesin ULV untuk perumahan. Waktu pengasapan pagi dan sore ini dengan memperhatikan kecepatan angin dan suhu udara. Fogging dilakukan oleh tim yang terlatih dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Pusat sesudah survei dasar.[29] Penanggulangan fogging fokus ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah/membatasi penularan penyakit. Cara ini dapat dilakukan untuk nyamuk dewasa maupun larva. Untuk nyamuk dewasa saat ini dilakukan dengan cara pengasapan (thermal fogging) atau pengagutan (colg Fogging = Ultra low volume). Pemberantasan nyamuk dewasa tidak dengan menggunakan cara penyemprotan pada dinding (resisual spraying) karena nyamuk Ae.aegypti tidak suka hinggap pada dinding, melainkan pada benda-benda yang tergantung seperti kelambu dan pakaian yang tergantung. Untuk pemakaian di rumah tangga dipergunakan berbagai jenis insektisida yang disemprotkan yang disemprotkan kedalan kamar atau ruangan misalnya, golongan organophospat atau pyrethroid synthetic.[30]

Adapun syarat-syarat untuk melakukan fogging[31], yaitu:

1. Adanya pasien yang meninggal di suatu daerah akibat DBD.

2. Tercatat dua orang yang positif terkena DBD di daerah tersebut.

3. Lebih dari tiga orang di daerah yang sama, mengalami demam.Plus adanya jentik-jentik nyamuk Aedes Aegypti.

Apabila ada laporan DBD di rumah sakit atau puskesmas di suatu daerah, maka pihak rumah sakit harus segera melaporkan dalam waktu 24 jam, setelah itu akan langsung diadakan penyelidikan epidemiologi kemudian baru fogging fokus.

2.1.3.2 Peraturan mengenai Fogging

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta, nomor 6 tahun 2007 tentang pengendalian demam berdarah, dijelaskan pada:

Pasal 11

1) Penanggulangan Fokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk DBD dengan cara pengasapan atau fogging.

2) Pengasapan atau fogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu dalam radius 100 (seratus) meter.

Pasal 12

1) Pengasapan atau fogging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilaksanakan oleh Puskesmas pada setiap Penyelidikan Epidemiologi positif paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

2) Selain Puskesmas, pengasapan atau fogging dapat dilakukan oleh Masyarakat dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan Puskesmas.

3) Masyarakat wajib membantu kelancaran pelaksanaan pengasapan dirumah dan lingkungan masing-masing.

Pasal 13

1) Fogging massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kegiatan pengasapan fokus secara serentak dan menyeluruh pada saat KLB.

2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Puskesmas dibawah koordinasi Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebanyak 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu.

3) Selain Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengasapan atau fogging massal dapat dilakukan oleh Masyarakat dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan Puskesmas.

4) Masyarakat wajib membantu kelancaran pelaksanaan Fogging massal dirumah dan lingkungan masing-masing.

2.1.4 Surveilans Epidemiologi

2.1.4.1 Definisi

Surveilans Epidemiologi DBD adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit DBD dan kondisi yang memperbesar resiko terjadinya, dengan maksud agar peningkatan dan penularannya dapat dilakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan[32]. Proses surveilans dibagi menjadi dua kegiatan,yaitu[33]:

1. Kegiatan inti; mencakup (1) surveilans: deteksi, pencatatan, pelaporan, analisis, konfirmasi dan umpan balik (2) tindakan: respon segera (epidemic type response) dan respon terencana (management type response)

2. Kegiatan pendukung; mencakup, pelatihan, supervisi, penyediaan dan manajemen sumber daya.

Program surveilans epidemiologi DBD meliputi surveilans penyakit yang dilakukan dengan cara meminta laporan kasus dari rumah sakit dan sarana kesehatan serta surveilans vektor yang dilakukan dengan melakukan penelitian epidemiologi di daerah yang terjangkit DBD. Pelaksanaan surveilans epidemiologi vektor DBD untuk deteksi dini biasanya dilakukan penelitian di tempat-tempat umum; sarana air bersih; pemukiman dan lingkungan perumahan; dan limbah industri, RS serta kegiatan lain.

Kegiatan di atas dilakukan oleh petugas kesehatan, juru pemantau jentik dan tim pemberantasan nyamuk di sekolah dan masyarakat. Sebagai indikator keberhasilan program tersebut adalah Angka Bebas Jentik (ABJ).

Surveilans epidemiologi penyakit DBD memegang peranan penting dalam upaya memutus mata rantai penyakit DBD. Namun, pada kenyataanya belum berjalan dengan baik disebabkan karena faktor eksternal dan internal, misalnya petugas puskesmas tidak menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya dalam melakukan Pemantauan Jentik Berkala (PJB)[34].

Berdasarkan surveilans epidemiologi DBD yang telah dilakukan peningkatan dan penyebaran jumlah kejadian penyakit DBD ada kaitannya dengan beberapa hal berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

2. Urbanisasi yang tidak terencana & tidak terkendali

3. Tidak adanya kontrol vektor nyamuk yang efektif di daerah endemis

4. Peningkatan sarana transportasi

Badan Litbangkes berkerja sama dengan Namru telah mengembangkan suatu sistem surveilen dengan menggunakan teknologi informasi (Computerize) yang disebut dengan Early Warning Outbreak Recognition System ( EWORS ).

EWORS adalah suatu sistem jaringan informasi yang menggunakan internet yang bertujuan untuk menyampaikan berita adanya kejadian luar biasa pada suatu daerah di seluruh Indonesia ke pusat EWORS (Badan Litbangkes. Depkes RI.) secara cepat. Melalui sistem ini peningkatan dan penyebaran kasus dapat diketahui dengan cepat, sehingga tindakan penanggulangan penyakit dapat dilakukan sedini mungkin. Dalam masalah DBD pada tahun 2004, EWORS telah berperan dalam hal menginformasikan data kasus DBD dari segi jumlah, gejala/karakteristik penyakit, tempat/lokasi, dan waktu kejadian dari seluruh rumah sakit DATI II di Indonesia.[35]

2.1.4.2 Peraturan Daerah

Pasal 6

1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

a. Surveilans Aktif Rumah Sakit;

b. Surveilans Berbasis Masyarakat.

2) Surveilans Aktif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewajiban Rumah Sakit melaporkan setiap kasus baru DBD yang dirawat ke Dinas Kesehatan dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

3) Surveilans Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kewajiban Masyarakat melaporkan setiap penderita DBD ke Puskesmas.

2.1.5 Case Management

Berbagai macam aksi telah dicanangkan untuk mencegah munculnya dan meluasnya kasus DBD (preventif primer). Namun, disamping aksi pencegahan, diperlukan juga penanganan kasus yang baik demi mencegah meningkatnya angka kematian dan Case Fatality Rate (CFR). Hal yang penting dalam penanganan kasus adalah penegakan diagnosis dan pengobatan segera (preventif sekunder). Sebagaimana yang diketahui, penyakit DBD sering salah didiagnosis dengan penyakit lain seperti flu atau typhoid/ tipus. Hal ini disebabkan karena infeksi virus dengue yang menyebabkan DBD bisa bersifat asimptomatik atau tidak jelas gejalanya. Data dari berbagai rumah sakit menunjukkan bahwa pasien DBD sering menunjukkan gejala batuk, pilek, demam, mual, muntah maupun diare. Masalah bisa bertambah karena virus tersebut dapat masuk bersamaan dengan infeksi penyakit lain seperti flu atau tipus. Oleh karena itu perlu kejelian pemahaman tentang perjalanan penyakit virus dengue, patofisiologi, dan ketajaman pengamatan klinis. Untuk memperoleh kepastian tentang diagnosis, perlu juga dilakukan pemeriksaan penunjang di laboratorium.

Penegakan diagnosis dengan cepat sangat penting karena memberikan efek yang besar terhadap prognosis penyakit. Jika terjadi keterlambatan sedikit saja, keadaan pasien bisa jauh lebih parah karena fase klinis penyakit DBD cukup pendek. Keputusan perawatan yang diberikan juga harus sesuai dengan kondisi pasien, apakah rawat inap biasa sudah cukup atau harus mendapatkan perawatan intensif di ICU.

2.2 Aplikasi Program dalam Masyarakat

2.2.1 PSN dan 3M

Kurangnya sosialisasi[36] adalah salah satu penyebab PSN belum optimal sebagaimana fakta di daerah Tangerang dan Banten masih banyak warga yang tidak mengetahui 3M plus itu apa. Dapat dilihat juga beberapa komentar warga mengenai PSN, diantaranya adalah Bakir, seorang ketua RT di Larangan Utara, Kecamatan Ciledug, juga belum pernah mendapat penjelasan mengenai DBD dan cara penanggulangannya. Ia tak paham mengenai PSN dengan 3M + 1M. “Kalau ada sosialisasi soal itu, pasti saya tahu karena kebetulan rumah saya dekat dengan ketua RW. Kalau ada apa-apa, Pak Lurah Larangan biasanya segera memberi tahu. Tetapi, tahun ini saya belum dengar apa-apa mengenai pemberantasan DBD,” jelasnya. Namun, beberapa waktu lalu di kawasan padat permukiman rumah petak tersebut pernah ditarik iuran untuk bayar orang bersih-bersih selokan, tetapi itu sudah lama sekali. Seorang warga Perumahan Kehakiman di belakang Puskesmas Sukasari, Tangerang, juga tidak pernah tahu apa itu 3M + 1M. Sepanjang tahun 2004 dan tahun 2005, di kompleksnya belum pernah ada penjelasan tentang DBD dari aparat kesehatan setempat.

Tidak hanya didaerah pemukiman, tetapi adapula sekolah yang belum pernah mendengar penjelasan PSN dengan 3M + 1M dari aparat kesehatan. “Saya mah dengar soal PSN dan harus ikut pencanangan PSN oleh Pak Wali dari Kepala Dinas Pendidikan minggu lalu. Setelah itu langsung saya minta siswa SD sini kerja bakti membersihkan sekolah dan lingkungan kami,” kata Kepala Sekolah SDN Pondok Bahar IV Kecamatan Karangtengah AM Bhakty NTR.

Kemudian adapula komentar masyarakat yang skeptis mengenai PSN diantaranya adalah di Kecamatan Cipondoh, Yanti, ibu rumah tangga warga RT 01 RW 01, Kelurahan Cipondoh, mengaku tidak tahu-menahu mengenai PSN dan 3M + 1M. Ia tidak terlalu peduli mengenai bahaya DBD karena rumahnya hanya beberapa meter dari Puskesmas Cipondoh.

Penuturan komentar-komentar di atas mengenai ketidaktahuan masyarakat mengenai pemberantasan DBD melalui 3M sangat ironis sekali karena gubernur daerah setempat telah mencanangkan program PSN tersebut bahkan telah dilakukan aksi pengasapan di daerah pemukiman dan tempat-tempat umum seperti sekolah.

Keadaan di atas mengindikasikan bahwa pencegahan DBD tidak hanya cukup dengan acara pencanangan dan pemasangan spanduk berisi peringatan, karena pada kenyatannya masyarakat sangat mengharapkan dokter atau aparat kesehatan lain bersedia menjelaskan soal DBD langsung ke masyarakat agar mereka benar-benar paham penyakit yang sulit didiagnosa itu sekaligus mendapat dorongan untuk memberantasnya.

Kegiatan PSN DBD harus dijadikan prioritas oleh setiap daerah yang memiliki laporan kasus DBD.Walaupun pelaksanaan PSN memang membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga memerlukan peran aktif masyarakat akan tetapi keberhasilan dari upaya ini cukup besar dalam rangka penurunan angka penyakit DBD.

2.2.2 Abatisasi

Temephos berupa “sand granules” ditaburkan dengan pasir sebagai “carrier” ke dalam bejana tempat penampungan air. Penaburan larvasida di tempat penampungan air seperti bak mandi, tempayan, drum dapat mencegah timbulnya jentik selama 2-3 bulan. Larvasida yang dipakai adalah abate 1 % dengan dosis 1 gr per 10 liter air. Namun cara ini tidak menjamin terbasminya tempat perindukkan nyamuk secara permanen, karena masyarakat pada umumnya tidak begitu senang dengan bau yang ditimbulkan larvasida selain itu pula diperlukan abate secara rutin untuk keperluan pelaksanaannya.

Penelitian peningkataan kualitas lingkungan dalam rangka pemberantasan demam berdarah di Kodya Sukabumi, propinsi Jawa Barat tahun 1988/89 dilakukan oleh Sumengen dkk yang diawali dengan intruksi PSN oleh Walikota Sukabumi. Intervensi dilakukan dengan cara fogging, abatisasi dan PSN di 4 kelurahan endemis tinggi, abatisasi dan PSN di 4 kelurahan endemis sedang, PSN di 5 kelurahan endemis rendah. fogging menggunakan malathion 96% “technical grade” dosis 438 per ba dilakukan 2 “cycle”. abatisasi menggunakan 1 % abate “sand granules” abate dengan dosis 1 gr per 10 liter. Setelah 6 bulan intervensi diadakan survei penilaian didapat hasil pengawasan kualitas lingkungan secara konsisten lebih efektif dari pada intervensi lain. Penurunan, “house index” mencapai 13,3 “container index” 1,0 dan “breteau index” 13,4.

Hasil studi lain yang dilakukan oleh Kasnodiharjo di Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat tahun 1990 menunjukkan pengetahuan sikap dan prilaku masyarakat menunjukkan bahwa, sebagian besar warga masyarakat (83 %) pernah mendengar tentang dengan demam berdarah, 81% diantaranya bahwa demam berdarah adalah suatu penyakit yang berbahaya. Sedangkan mereka yang mengetahui tentang pencegahan demam berdarah dengan cara menutup rapat TPA 17 % dengan cara mengganti air 27 % dan menaburkan abate pada TPA 29 %[37].

2.2.3 Fogging

Sebagai tindaklanjut dari penetapan kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah pada tiga pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengasapan fokus serentak di 3.291 titik pada 258 kelurahan yang ada di Jakarta dengan total luas titik 13.164 hektar atau 60 persen wilayah DKI.[38] Dari 258 kelurahan tersebut, 135 diantaranya berkategori kelurahan status merah untuk demam berdarah dan 123 untuk berkategori kuning.Setiap titik fokus akan diasap oleh dua tim yang terdiri atas masing-masing satu kepala regu dan enam petugas penyemprotan. Kepala regu berasal dari petugas puskesmas sedangkan petugas yang menyemprot berasal dari anggota masyarakat dan petugas Linmas yang sudah dilatih. Obat-obatan yang digunakan berasal dari yang telah ada di puskesmas dan sudin masing-masing untuk jenis Fendona sebanyak 3.843 liter dan cynoff sebanyak 7.545 liter.

Bantuan Dinkes sebanyak 14.000 liter yang digunakan untuk cadangan bila kurang. Terdapat empat mesin untuk satu titik, setiap titik mempunyai cakupan empat hektar. Mesin yang disiapkan berjumlah 2.000 unit dari kelurahan dan 429 unit mesin dari puskesmas, sehingga total mencapai sekitar 2.429 unit. Dana yang dibutuhkan untuk pengasapan fokus serentak bagi dua siklus berjumlah Rp1.928.000 untuk setiap titik sehingga diperkirakan membutuhkan biaya Rp6,3 miliar.

di Jakarta Utara sendiri, Pihak Sudin Kesehatan Mayarakat (Kesmas) Jakarta Utara gencar melakukan fogging fokus serentak di 32 titik fokus penyemprotan, namun jumlah kasus DBD di Jakarta Utara setiap hari mengalami peningkatan yang signifikan.

Data Sudin Kesmas, pada 15 Januari 2008 jumlah kasus tercatat 91 orang. Dalam seminggu jumlah kasus meningkat 100 % menjadi 197 orang pada 21 Januari 2008. Sedangkan jumlah RW rawan DBD periode Desember 2007 – Januari 2008 tercatat 118 RW. Kecamatan yang paling banyak RW nya masuk dalam kategori RW rawan yakni Kecamatan Kelapa Gading dengan 38 RW. Dan jumlah RW terbanyak dalam satu kelurahan di kuasai oleh Kelurahan Kelapa Gading Timur sebanyak 16 RW. Selain itu hampir setiap kecamatan terdapat RW rawan seperti di Kecamatan Penjaringan ada 5 RW, di Kecamatan Pademangan 9 RW, Kecamatan Tanjung Priok 35 RW, Kecamatan Koja 5 RW dan Kecamatan Cilincing terdapat 26 RW. Fogging fokus serempak yang dilaksanakan pada Jumat (18/01/2007)-Minggu (20/01/2007) belum semua titik fokus tersemprot karena banyaknya jumlah area fokus penyemprotan dengan jumlah petugas sebanyak 100 orang yang dibagi dalam 20 tim. Untuk itu akan diadakan lagi penyemprotan siklus II di wilayah yang belum dilakukan fogging. [39]

Di Jakarta Utara terdapat 16 kelurahan zona merah sesuai ketetapan Gubernur DKI Jakarta. Ke 16 kelurahan tersebut antara lain Penjaringan, Pademangan Barat, Pademangan Timur, Tanjung Priok, Kebun Bawang, Warakas, Sunter Agung, Koja, Lagoa, Rawa Badak Utara, Tugu Utara, Tugu Selatan, Kelapa Gading Timur, Pegangsaan Dua, Semper Barat dan Semper Timur.[40]

Masih di Puskesmas Kecamatan Tg. Priok data yang berhasil dihimpun perkembangan kasus DBD, dari Januari hingga 10 April 2007, jumlah kasus DBD tercatat 116 kasus. Dengan perincian di Kelurahan Sunter Agung 67 Kasus, Sunter Jaya 25 Kasus, Papanggo 25 kasus, Warakas 59 kasus, Tg.Priok 42 kasus, dan Sungai Bambu 26 kasus. Sedangkan pelaksanaan foging khusus ( Fokus ) yang telah dilakukan, di Kelurahan Sunter Jaya 26 fokus, Sunter Agung 16 Fokus, Papanggo 1 fokus,Warakas 13 Fokus, Tg.Priok 5 Fokus, Sungai Bambu 16 fokus dan Kebon Bawang 12 fokus. Total pelaksanan focus 89 kali se-Kecamatan Tg. Priok.

Sasaran fogging massal akan dilaksanakan di 118 RW di kelurahan zona merah Jakarta Utara, terdiri dari 12 RW di Kelurahan Penjaringan, 4 RW Pademangan Barat, 4 Pademangan Timur, 8 Tanjung Priok, 9 Kebon Bawang, 8 Sunter Agung, 8 Warakas, 5 Koja, 5 Lagoa, 5 Rawa Badak Utara, 5 Tugu Selatan, 5 Tugu Utara. Kemudian 17 RW di Kelurahan Kelapa Gading Timur, 15 Pegangsaan Dua, 4 Semper Timur dan 4 RW di Semper Barat.

Sedangkan untuk kelurahan lainnya yang masuk dalam zona kuning, juga akan dilaksanakan kegiatan fogging dan kegiatan kesehatan lingkungan berupa laporan kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh para jumantik dan kader.

2.2.4 Case Management

Jumlah pasien rawat inap penderita demam berdarah dengue (DBD) di Rumah Sakit Pasar Rebo semakin meningkat dan melebihi kapasitas kamar yang dimiliki rumah sakit tersebut. Pada tanggal 21 April 2007 jumlah pasien penderita DBD yang masuk ke RS Pasar Rebo mencapai 85 pasien, terdiri atas 54 pasien dewasa dan 31 pasien anak-anak.[41] “Kapasitas ruang ruang inap yang kami miliki sudah full, sampai-sampai pasien DBD terpaksa kami rawat di selasar luar,” ujar Edi Customer Service Rumah Sakit Pasar Rebo ketika ditemui wartawan.

Pasien rawat inap yang tidak tertampung di kamar, terpaksa dirawat di selasar-selasar rumah sakit. Sampai saat ini pasien penderita DBD yang dirawat di selasar luar untuk Ruang Melati sebanyak 10 orang, sedangkan di Ruang Mawar sebanyak delapan orang, dan salah satunya adalah Sofyan. S (15 thn) yang kini dalam kondisi kritis dan terpaksa dirawat di ruang ICU. Terhitung sejak awal April hingga 21 April 2007, pasien penderita DBD yang dirawat inap di Rumah Sakit Pasar Rebo sudah mencapai angka 1.463 pasien, yang terdiri atas 938 pasien dewasa dan 525 pasien anak-anak.

2.3 Perda Vs Aplikasi Program di Masyarakat

Dalam kenyatannya, serapi apapun peraturan daerah yang dibuat, tetap saja jumlah penderita demam berdarah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah pun dibuat pusing karenanya, dari data-data yang kita temukan di internet, dapat diketahui bahwa kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak semulus apa yang terjadi di lapangan. Seperti program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), berupa Jum’at bersih ataupun kerja bakti di lingkungan sekitar yang mencakup 3M (Mengubur, Menguras, dan Menutup) yang kemudian disempurnakan lagi menjadi 3M plus[42]. Walaupun sudah gencar begitu, hingga dibuat iklan layanan masyarakatnya, tetap saja masyarakat belum terlalu mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Siapakah kemudian yang akan disalahkan? Pemerintahkah? Masyarakatkah? Jikalau pemerintah yang disalahkan, namun nyatanya mereka para pejabat telah berusaha sedemikian rupa, mengeluarkan berbagai peraturan untuk menertibkan program-program tersebut, namun tetap saja sesempurna apapun peraturannya, jika tidak diiringi dengan pengawasan yang cukup, hasil di lapangan akan berbeda, seperti fogging, dalam perda telah disebutkan bahwa fogging dilakukan oleh orang yang terlatih dari puskesmas setempat, namun kenyataannya bahwa efektivitas program penyemprotan (fogging) massal dalam rangka memberantas nyamuk aedes aegypty penyebab wabah demam berdarah dengue (DBD) di DKI Jakarta dipertanyakan kalangan warga[43]. Dalam suarakarya.com disebutkan bahwa sejumlah warga menyatakan kecewa karena fogging putaran pertama, Jumat pekan lalu, terkesan dilakukan asal-asalan. Karena itu tak heran jika nyamuk atau kecoa tidak lantas mati setelah penyemprotan dilakukan. Pada malam hari setelah penyemprotan, banyak nyamuk dewasa tetap bergentayangan. Padahal menurut Asisten Kesehatan Masyarakat (Askesmas) Pemprov DKI Jakarta Rohana Manggala, jenis obat yang digunakan dalam penyemprotan — veridona dan cynoff — paling efektif membunuh nyamuk dewasa.

Menurut Tony Bramantoro, warga RT 014/RW 03, Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, asap fogging lebih pekat berbau minyak solar. “Petugas penyemprot pun bukan tenaga yang mengerti ukuran campuran obat, mereka hansip dan tramtib,” kata Tony.

Pengakuan senada disampaikan Sudarto Legowo, warga RT 001/RW 06, Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jaksel. “Beda dengan dulu, dalam fogging putaran pertama ini kecoa dan nyamuk dewasa tidak mati. Saya curiga, obat yang digunakan palsu,” ujarnya.

Masih dalam fogging, bila penanganan pengasapan dilakukan dengan cara yang tidak benar maka hal ini akan membahayakan kesehatan masyarakat, disamping itu pula cara ini memerlukan dana yang sangat mahal dalam pelaksanaannya. Penaburan larvasida di tempat penampungan air seperti bak mandi, tempayan, drum dapat mencegah timbulnya jentik selama 2-3 bulan.Larvasida yang dipakai adalah abate 1 % dengan dosis 1 gr per 10 liter air. Namun cara ini tidak menjamin terbasminya tempat perindukkan nyamuk secara permanen, karena masyarakat pada umumnya tidak begitu senang dengan bau yang ditimbulkan larvasida selain itu pula diperlukan abate secara rutin untuk keperluan pelaksanaannya.[44] Sehingga pelaksanaan ini masih terasa memberatkan bagi warga yang hanya memiliki pendapatan pas-pasan untuk hidup.

Oleh karena itu, mengapa pemerintah lebih menganjurkan masyarakat untuk bekerja bakti dalam artian melaksanakan program 3M yang meliputi PSN dan Jum’at Bersih, kedua program ini lebih efektif karena tidak perlu mengeluarkan uang yang terlalu banyak, keuntungan lain yang dapat diperoleh yaitu lingkungan mereka menjadi terjaga kebersihannya, sehingga mereka tidak hanya mencegah demam berdarah ini berkembang namun juga penyakit-penyakit lain.

Diharapkan agar program yang telah disusun oleh pemerintah ini nantinya akan dapat dilaksanakan secara efektif di masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya masyarakat DKI Jakarta saja, namun masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga angka penderita demam berdarah dapat menurun seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Namun, masyarakat juga perlu pengawasan dan bimbingan penuh dari pemerintah. Pemerintah jangan hanya membuat peraturannya saja, namun kemudian lepas tangan dan berharap peraturan itu bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Harapannya, pemerintah bisa memperketat pengawasan terhadap setiap peraturan yang mereka buat, entah itu dengan turun langsung ke lapangan atau melalui pembentukan kader-kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan mereka. Penyebab tidak langsung DBD yang juga harus menjadi agenda pemerintah untuk diselesaikan adalah masalah pendidikan, bagaimanapun usaha pemerintah untuk menjalankan program DBD, jika pendidikan tidak mulai diperbaiki dari saat ini, maka angka penderitanya tidak akan pernah dapat diturunkan, dengan peningkatan pendidikan, masyarakat akan dapat mengubah persepsi mereka bahwa bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga secara tidak langsung pula mereka akan lebih sadar untuk menjaga dan memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat menulari manusia melalui vector nyamuk Aedes Aegypti. Demam berdarah Dengue pertama kali timbul di serentak di dunia sektar tahun 1978 sedangkan di Indonesia, penyakit ini masuk pada tahun 1968-an namun hingga saat ini DBD masih menjadi masalah rutin bagi Indonesia.Penanganan DBD di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah melalui pengadaan program pencegahan dan penanganannya seperti adanya peraturan atau pernyataan wajib dari Menkes atau pimpinan provinsi/kota mengenai PSN, Abatisasi, Fogging, Surveilant Epidemiologi maupun perbaikan dalam hal Case Managementnya. Namun pada kenyataannya kesemua langkah pemerintah tersebut belum cukup untuk membasmi penyakit ini dari Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kekurangan dalam hal sosialisasi mengenai beberapa program pencegahan tersebut, kurangnya tenaga kesehatan yang dapat memberikan penjelasan langsung mengenai program – program tersebut ke masyarakat, system informasi mengenai pelaporan kejadian penyakit ini yang belum maksimal, aplikasi pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan kebijakan – kebijakan yang ada, kesalahan dalam hal diagnosis serta kurangnya kesadaran masyarkat untuk memiliki pola hidup bersih dan sehat.

3.2 Saran

Ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan rekomendasi dalam penanganan penyakit ini di Indonesia, antara lain:

  1. Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai sebagai “orang penting” dalam sosialisasi program – program pencegahan DBD yang dibuat pemerintah kepada masyarakat secara langsung.
  2. Adanya perbaikan system informasi dalam kasus ini sehingga proses surveilant epideomilogis terhadap kasus penyakit ini dapat maksimal.
  3. Peran serta pemerintah secara aktif, bukan hanya sebagai pembuat sebuah kebijakan namun pula sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri.
  4. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan program – program pencegahan dan penanganan DBD yang dilakukan secara rill di masyarakat dengan aturan mengenai pelaksanaan program – program tersebut pada kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga eksekutif, legislative baik di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat bawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

”Aplikasi 3M+dan PSN” dalam http://www.litbang.depkes.go.id/, 7 Maret 2008.

Cahaya, Indra. “Pemberantasan Vektor Demam Berdarah di Indonesia”, dalam USU digital library, 7 Maret 2008

Choirul, Atik Hidajah, Dr, M.Kes, “Surveilans Epidemiolog,I”, dalam ,http://www.fkmunair.ac.id, 7 Maret 2008.

“ DEMAM BERDARAH;Fogging Massal Terkesan Asal-asalan” ,dalam http://www.suarakarya-online.com/, 8 Maret 2008.

“Demam Berdarah Dengue”, dalam Info Ristek Vol 4 No.1/2006, 7 Maret 2008

”DKI STATUS KLB DBD APARAT PEMDA JAKARTA UTARA SIAGA “, dalam
http://cakrabuananews.com/, 10 Maret 2008

“Kasus DBD Diperkirakan Capai 125 Ribu Selama 2007”,dalam www.kapanlagi.com, 7 Maret 2008.

Komala, Satih, Sari, S.Ked,Harry Wahyudhy Utama, S.ked,Irma Yanti, S.ked,Meita Ranika, S.Ked “PENCAPAIAN PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)DI PUSKESMAS SUKARAMI PALEMBANG”, dalam http://klikharry.files.wordpress.com/, 5 Maret 2008.

LYH / Gilang, “ Puncak Penyebaran DBD Telah Terlewati” dalam http://pdpersi.co.id/, 7 Maret 2008.

Maullana, dalam www.media indonesia.com. 8 Maret 2008.

Silalahi, Levi. “Demam Berdarah “, dalam www. tempointeraktif.com, 7 Maret 2008.

Singkatan PSN 3M + 1M Belum Populer di Kota Tangerang”, dalam http://64.203.71.11/kompas-cetak/0502/21/metro/1567596.htm, 8 Maret 2008.

Sutiyoso. ”Laporkan Warga Yang Tolak Fogging Fokus”, dalam http://www.kapanlagi.com/ , 9 Maret 2008.

Titte, Adimidjaja, K.Sa. ”Demam Berdarah Dengue” dalam http://www.litbangkes.go.id/ tanggal 7Maret 2008.

www.depkes.go.id, diakses tanggal 8 Maret 2008, 10.35 WIB

www.humas.barata.jakarta.go.id, diakses tanggal 7 Maret 2008, 13.40WIB.

www.litbang.depkes.go.id, diakses tanggal 15 Maret 2008, 15.45 WIB

”118 RW di Jakarta Utara Rawan DBD”, dalam http://www.jakartautara.com/, 10 Maret 2008.


[12] Levi Silalahi, “Demam Berdarah “, dalam www. tempointeraktif.com, 7 Maret 2008.

[13] “Demam Berdarah Dengue”, dalam Info Ristek Vol 4 No.1/2006, 7 Maret 2008.

[16] Adimidjaja,Titte K.sa., “Demam Berdarah Dengue”, dalam http://www.litbang.depkes.go.id/ , 7 Maret 2008

[17] Ibid.

[20] Dalam www.humas.barata.jakarta.go.id, diakses tanggal 7 Maret 2008, 13.40WIB.

[21] Dalam www.depkes.go.id, diakses tanggal 8 Maret 2008, 10.35 WIB

[23] Satih Komala Sari, S.Ked,Harry Wahyudhy Utama, S.ked,Irma Yanti, S.ked,Meita Ranika, S.Ked “PENCAPAIAN PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)DI PUSKESMAS SUKARAMI PALEMBANG”, dalam http://klikharry.files.wordpress.com/, 5 Maret 2008.

[24] “Aplikasi 3M+dan PSN” dalam http://www.litbang.depkes.go.id/, 7 Maret 2008.

[25] Indra Cahaya, “Pemberantasan Vektor Demam Berdarah di Indonesia”, dalam USU digital library, 7 Maret 2008

[26] Dalam www.suarapembaharuan.com, 7 Maret 2008.

[27] Loc.cit., http://klikharry.files.wordpress.com, diakses tanggal 5 Maret 2008.

[28] Ibid.

[29] Cermin Dunia Kedokteran Edisi Khusus No. 81,1992

[30] Loc.cit, Indra Cahaya dalam Digital USU Library.

[31] LYH / Gilang, “ Puncak Penyebaran DBD Telah Terlewati” dalam http://pdpersi.co.id/, 7 Maret 2008.

[32] Dr.Atik Choirul Hidajah, M.Kes, “Surveilans Epidemiolog,I”, dalam ,http://www.fkmunair.ac.id, 7 Maret 2008.

[33] Ibid.

[34]Kasus DBD Diperkirakan Capai 125 Ribu Selama 2007”,dalam www.kapanlagi.com, 7 Maret 2008.

[35] Dalam www.litbang.depkes.go.id, diakses tanggal 15 Maret 2008, 15.45 WIB

[36]Singkatan PSN 3M + 1M Belum Populer di Kota Tangerang”, dalam http://64.203.71.11/kompas-cetak/0502/21/metro/1567596.htm, 8 Maret 2008.

[37] Indra Cahaya, “Pemberantasan Vektor Demam Berdarah di Indonesia”, dalam USU digital library, 7 Maret 2008

[38] “Sutiyoso: Laporkan Warga Yang Tolak Fogging Fokus”, dalam http://www.kapanlagi.com/ , 9 Maret 2008.

[39] “118 RW di Jakarta Utara Rawan DBD”, dalam http://www.jakartautara.com/, 10 Maret 2008.

[40] ” DKI STATUS KLB DBD APARAT PEMDA JAKARTA UTARA SIAGA “, dalam
http://cakrabuananews.com/, 10 Maret 2008.

[41] Maullana, dalam www.media indonesia.com. 8 Maret 2008.

[42] Loc.cit, “Aplikasi 3M+dan PSN”

[43] “DEMAM BERDARAH;Fogging Massal Terkesan Asal-asalan” ,dalam http://www.suarakarya-online.com/, 8 Maret 2008.

[44] loc.cit., Indra cahaya,



KAMPANYE PENGGUNAAN KONDOM DI INDONESIA
May 26, 2008, 1:10 am
Filed under: Uncategorized

oleh :

Dinda Prita Vaudika 0606099694

Desy Hiryani 0606099605

Fairlyana Melita 0606099870

Putu Mas Dewi Pratiwi 0606100595

Rezki Gihonia 0606100714

Viana Villamanda Jatnika 0606100992

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK 2008

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Perkembangan HIV-AIDS

1.1.1 Pengertian HIV-AIDS

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah sindrom kumpulan berbagai gejala dan infeksi sebagai akibat dari kerusakan spesifik sistem kekebalan tubuh karena infeksi virus HIV pada manusia (seperti dimuat dalam http://www.id.wikipedia.org).

Berdasarkan definisi yang dikutip dari www.organisasi.org, HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun.

1.1.2 Perkembangan HIV-AIDS di Dunia

Kasus pertama ditemukan di San Fransisco pada seorang gay tahun 1981. Menurut UNAIDS (Badan PBB untuk penanggulangan AIDS) sampai dengan akhir 1995, jumlah orang yang terinfeksi HIV di dunia telah mencapai 28 juta dimana 2,4 juta diantaranya adalah kasus bayi dan anak-anak. Setiap hari terjadi infeksi baru sebanyak 8500 orang, sekitar 1000 diantaranya bayi dan anak-anak.

Menurut penjelasan dr. Adi Sasongko dalam artikel yang dimuat di www.petra.ac.id, sejumlah 5,8 juta orang telah meninggal akibat AIDS, 1,3 juta diantaranya adalah bayi dan anak. HIV-AIDS telah menjadi penyebab kematian utama di Amerika Serikat, Afrika Sub-sahara dan Thailand. Di Zambia, epidemi AIDS telah menurunkan usia harapan hidup dari 66 tahun menjadi 33 tahun, di Zimbabwe akan menurun dari 70 tahun menjadi 40 tahun dan di Uganda akan turun dari 59 tahun menjadi 31 tahun pada tahun 2010.

1.1.3 Perkembangan HIV-AIDS di Indonesia

Sampai dengan bulan September 1996, jumlah kasus HIV/AIDS mencapai 449 orang, dengan kelompok umur terbanyak pada usia 20-29 tahun (47%) dan kelompok wanita sebanyak 27%. Kelompok usia produktif (15-49 tahun) mencapai 87%. Dilihat dari lokasi, kasus terbanyak ditemukan di DKI Jakarta, Papua dan Riau.

Jumlah kasus yang tercatat diatas adalah menurut catatan resmi yang jauh lebih rendah dari kenyataan sesungguhnya akibat keterbatasan dari sistem surveilens perangkat kesehatan kita. Permasalahan HIV-AIDS di banyak negara memang memperlihatkan fenomena gunung es, dimana yang tampak memang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah sesungguhnya.

Upaya penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia terfokus pada kelompok pekerja seks komersial dan waria, meskipun juga sudah digalakkan upaya yang ditujukan pada masyarakat umum, seperti kaum ibu, mahasiswa dan remaja sekolah lanjutan. Yang masih belum digarap secara memadai adalah kelompok pekerja di perusahaan yang merupakan kelompok usia produktif.

Proyeksi perkembangan kasus HIV-AIDS di Indonesia, dr. Adi Sasongko menambahkan, diperkirakan akan menembus angka satu juta kasus pada tahun 2005, dan sesuai pola epidemiologis yang ada maka jumlah kasus terbanyak akan ada pada kelompok usia produktif (patut diingat bahwa pada tahun 2003 Indonesia akan memasuki pasar bebas APEC dan membutuhkan SDM yang tangguh untuk bersaing di pasar global). Pada kenyataannya setelah tahun 2005, kasus HIV-AIDS terbanyak ditemukan pada pengguna narkoba suntik.

1.2 Penularan HIV-AIDS

1.2.1 Metode / Teknik Penularan dan Penyebaran Virus HIV-AIDS

Penularan HIV-AIDS dapat melalui :

1. Kontak darah

Contoh : Tranfusi darah, terkena darah HIV+ pada kulit yang terluka, terkena darah menstruasi pada kulit yang terluka, jarum suntik, dsb.

2. Cairan semen dan sperma pria

Contoh : Laki-laki berhubungan badan tanpa kondom atau pengaman lainnya, oral seks, dsb.

3. Cairan vagina pada perempuan

Contoh : Wanita berhubungan badan tanpa pengaman, pinjam-meminjam alat bantu seks, oral seks, dll.

4. Air Susu Ibu / ASI

Contoh : Bayi minum asi dari wanita HIV+, laki-laki meminum susu asi pasangannya, dan lain sebagainya.

Cairan tubuh yang tidak mengandung HIV pada penderita HIV+ :

1. Air liur/ air ludah/ saliva.

2. Feses/ kotoran/ tinja.

3. Air mata.

4. Keringat.

5. Air seni/ urin.

1.3 Pencegahan penularan HIV-AIDS

Penularan HIV-AIDS yang terbanyak adalah melalui hubungan seksual, maka penularan HIV-AIDS dapat dicegah dengan tidak berganti-ganti pasangan seksual dan melakukan hubungan seks yang aman. Pencegahan lainnya yaitu melalui pencegahan kontak darah, misalnya pencegahan penggunaan jarum suntik secara bersama-sama, serta pengidap HIV-AIDS tidak boleh menjadi pendonor darah.

Secara ringkas, pencegahan dapat dilakukan dengan formula A-B-C-D. A adalah abstinence, artinya tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. B adalah be faithful atau setia artinya jika sudah menikah hanya berhubungan seks dengan pasangan yang sah saja. C adalah condom, artinya jika memang cara A dan B tidak bisa dilakukan, harus digunakan alat pencegahan yaitu dengan menggunakan kondom. Serta D (don’t use drugs) artinya penggunaan narkoba adalah salah satu pintu menuju penularan HIV-AIDS. Hal ini dapat terjadi misalnya dengan penggunaan jarum suntik bersama-sama.

Dalam laporan ini, penyusun hanya akan membahas tentang salah satu formula pencegahan di atas, yaitu penggunaan kondom. Saat ini, di Indonesia, telah dilaksanakan berbagai kampanye untuk memasyarakatkan penggunaan kondom. Selain itu, pemerintah mencanangkan program legalisasi kondom di seluruh Indonesia. Namun, hal tersebut masih mendapat hambatan dari berbagai pihak.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Definisi dan Sejarah Kondom

2.1.1 Definisi Kondom

Kondom adalah alat kontrasepsi yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan, mengatur jarak lahir dan penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Kondom dibagi 2 jenis yaitu untuk pria dan wanita serta biasa terbuat dari karet latex dan dipakaikan pada alat kelamin dalam keadaan ereksi sebelum bersenggama.

2.1.2 Sejarah Kondom

Sejak masa sebelum masehi, kondom merupakan salah satu alat pengaman yang digunakan dalam berhubungan seksual. Pada saat itu kondom terbuat dari usus biri-biri yang diolah dengan hati-hati dan dibuat secara manual dan eksklusif. Alat ini bisa digunakan lagi setelah dicuci dan direndam dalam larutan susu panas. Periode perkembangan kondom (seperti dimuat dalam http://www.kondomku.com):

1. Tahun 1000 sebelum Masehi, orang mesir kuno menggunakan linen untuk bahan pembuatan kondom yang digunakan untuk mencegah penyakit.

2. Tahun 100-200 Masehi, pemakaian kondom diawali melalui lukisan berupa pemandangan gua di Combrelles, Perancis.

3. Tahun 1500-an, di Italia, awal dari publikasi berupa deskripsi dan pencobaan kondom yang digunakan untuk mencegah penyakit dengan pemberian kondom berbahan dasar linen kepada 1100 pria. Hasil dari pemberian serta pemakaian kondom tersebut banyak dari mereka yang tidak terjangkit penyakit sifilis. Setelah kejadian itu kondom digunakan sebagai alat pencegah kehamilan dengan cara kondom yang terbuat dari linen dibasahi dengan cairan kimia,direndam, kemudian dikeringkan dan dikenakan pada pria, fungsinya adalah untuk mematikan sperma.

4. Tahun 1700-an, kondom dibuat menggunakan usus binatang. Penggunaan usus binatang membuat harga kondom lebih mahal, dan membuat image bahwa kondom adalah ”baju baja” melawan kesenangan dan ”jaring laba-laba” mencegah infeksi.

5. Tahun 1984, Goodyear dan hancock melakukan pembuatan kondom secara masal dengan penggunaan karet yang divulkanisasi untuk membalikkan karet kasar ke elstisitas yang kuat.

6. Tahun 1861, kondom mulai dipublikasikan di Amerika Serikat melalui majalah New York Times.

7. Tahun 1880, kondom dibuat dari bahan lateks dan baru digunakan secara luas pada tahun 1930-an.

8. Tahun 1935, Amerika Serikat setiap harinya memproduksi sekitar satu setengah juta kondom.

9. Tahun 1980-1990, pasaran kondom di Amerika Serikat didominasi oleh pabrik kondom setempat. Tetapi pada tahun 1987, kondom produksi jepang “KIMONO” masuk pasar Amerika dengan bahan pembentuk kondom yang relatif lembut dan tipis dengan menekankan image bahwa kesenangan sama pentingnya dengan pencegahan.

10. Tahun 1990, kondom dibuat dengan bahan polyurethane.

11. Tahun 1993, kondom dengan bahan lateks diproduksi sejumlah delapan koma lima juta miliar per tahunnya.

Pada saat ini kesadaran tentang pentingnya penggunaan kondom bagi masyarakat kalangan menengah atas lebih tinggi dibandingkan masyarakat kalangan menengah bawah. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena keterbatasan jumlah kondom yang ada yang membuat kondom masih belum terjangkau dengan efektif oleh masyarakat kalangan menengah bawah. Selain itu juga adanya budaya masyarakat yang masih kental tentang mitos-mitos yang membentuk persepsi yang buruk terhadap kondom.

2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait dengan Legalisasi Kondom

Dengan bergulirnya fenomena penyebaran HIV hampir di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah daerah di setiap provinsi berusaha untuk mencari jalan keluar guna mencegah penyebaran virus tersebut lebih lanjut. Jalan keluar yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan-kebijakan maupun program-program pencegahan penyebaran HIV-AIDS. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam sambutannya di acara puncak peringatan Hari AIDS Sedunia di Istana Wapres (1 Desember 2006 lalu). Beliau secara terbuka memberikan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan kampanye kondom, misalnya, meskipun cara ini kemungkinan dinilai tidak populis di masyarakat.

Salah satu provinsi yang menjalankannya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi KepRi menggelar 100% pemakaian kondom di lokalisasi. Ketua KPAID KepRi yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur KepRi, M Sani, mengemukakan bahwa program pencanangan 100% pemakaian kondom di lokalisasi bertujuan menekan laju penyebaran HIV-AIDS yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurutnya, program tersebut akan dibuka secara resmi di lokalisasi Tanjung Pandan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri.

Selain itu, pemerintah daerah Papua telah melaksanakan kampanye kondom sejak tahun 2003. Kampanye tersebut sering dilakukan oleh para LSM maupun Komisi Penanggulangan HIV-AIDS (KPAD) Papua. Menurut Wakil Gubernur Provinsi Papua, Drh. Constant Karma, LSM-LSM melakukan kampanye dengan cara mendistribusikan kondom di tempat-tempat yang termasuk berisiko tinggi penyebaran HIV-AIDS. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih jauh menjelaskan cara penyebaran, pencegahan, penanggulangan dan akibat apabila terinfeksi HIV dengan tujuan masyarakat menjadi sadar dan ikut membantu pemerintah mencegah serta memberantas HIV-AIDS di Papua. Di wilayah lain, Pemerintah daerah Bali melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) setempat merencanakan proyek percontohan pelaksanaan supervisi ketat lokasi risiko tinggi penularan HIV di sejumlah kabupaten. Supervisi ketat itu berupa pengawasan kesehatan pekerja seks dan pelanggannya secara rutin, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, LSM, dan desa pekraman/adat setempat. Hal ini dilaksanakan karena para pria pelanggan pekerja seks di lokasi prostitusi kerap melakukan hubungan seks tanpa kondom sehingga berisiko menularkan HIV-AIDS kepada pasangan seksnya.

Pemerintah pusat, melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), juga berupaya menekan laju penyebaran HIV-AIDS. BKKBN menempatkan sejumlah ‘vending machine’ kondom (ATM Kondom) di lokasi-lokasi tertentu. ATM Kondom hanya ditempatkan di tiga jenis lokasi terpilih, yaitu di Klinik KB, termasuk di sejumlah perkantoran yang ada Klinik KB, di rumah sakit dan LSM peduli AIDS agar orang dengan HIV-AIDS dapat mengakses serta di lokalisasi. Menurut Kepala BKKBN dr. Sumarjati Arjoso, SKM, seperti dimuat dalam situs www.bkkbn.go.id, ketiga tempat itu sudah sangat spesifik, sehingga tidak mudah dijangkau oleh mereka yang tidak sepatutnya memanfaatkan alat itu. Untuk memperoleh kondom dengan tiga-empat pilihan rasa, peminat cukup memasukkan koin sebanyak Rp 1.500. Ketika uang koin dimasukkan, pembeli tinggal memilih kondom mana yang diinginkannya.

Dari sumber yang penulis dapatkan, ATM Kondom telah didistribusikan ke tujuh provinsi di Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan (Makassar, Tana Toraja, Luwu Timur), dan Papua. Di Banyuwangi (Jatim), misalnya, pemda setempat meminta tambahan enam ’vending machine’ kondom, dari 10 yang sudah ada. Sementara itu, Pemda Papua meminta berapapun yang dimiliki BKKBN Pusat.

Sebagai contoh, di DI Yogyakarta, ada tiga ATM yang diberikan pemerintah melalui BKKBN. ATM itu rencananya ditempatkan di Klinik KB RS Dr Sardjito, Klinik Perusahaan GE Lighting Sleman, dan untuk keperluan sosialisasi BKKBN. Menurut Dra. Anik Rahmani, MS, Kepala BKKBN DIY, seperti yang dikutip dari www.mmdnews.wordpress.com, menjelaskan perihal penempatan ATM Kondom yang tidak sembarangan dan untuk penggunaannya pun melalui rekomendasi dan di bawah pengawasan dokter. Di Bali, sebagai pulau yang sering dikunjungi wisatawan asing maupun domestik, telah ditempatkan dua ATM oleh pemda setempat yang kemungkinan akan ditambah lagi menjadi enam ATM Kondom di daerah pariwisata.

2.3. Pro Kontra Terhadap Legalisasi Kondom

Legalisasi kondom di Indonesia mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat. Ada yang menyetujui pelaksanaan legalisasi kondom, namun ada pula masyarakat yang tidak menyetujui program penanggulangan HIV-AIDS ini.

2.3.1 Pihak yang Menyetujui Legalisasi Kondom dalam Pencegahan HIV-AIDS

Jepang dan Thailand mendukung adanya legalisasi kondom, bahkan Malaysia dan Iran pun mendukung legalisasi kondom. Mereka termasuk dalam kategori negara dengan sebaran HIV-AIDS terbanyak. Di Indonesia sendiri, sudah ada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Surat keputusan Skep 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja. Salah satu upaya yang digunakan dalam menjalankan keputusan tersebut adalah dengan memberikan kondom secara gratis atau dengan menyediakan ATM kondom di beberapa wilayah di Indonesia. Direktur Pelayanan Kesehatan Yayasan Kusuma Buana, Adi Sasongko, sangat mendukung adanya legalisasi kondom tersebut.

Studi meta analisis terhadap 174 studi dengan 116,735 peserta yang hasil penelitiannya dipublikasikan dalam Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, edisi Maret 2006 tentang ”Kondom dan Pencegahan HIV” menyimpulkan bahwa, kampanye pemakaian kondom sama sekali tidak ada hubungannya dengan analogi mendorong untuk berhubungan seks dini atau hubungan seks berganti-ganti pasangan.[1] Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa informasi tentang kondom memotivasi perubahan perilaku dan frekuensi hubungan seks yang dilakukan.

Ada beberapa fakta yang menunjukkan keefektifan kondom dalam mencegah HIV-AIDS, diantaranya laporan New England Journal of Medicine, 11 Agustus 1994 yang melaporkan hasil penelitian selama dua tahun pada 245 pasangan diskordan (dari setiap pasangan maka salah satunya HIV+). Hasilnya, pada 124 pasangan yang konsisten memakai kondom dalam setiap hubungan seks tidak ditemukan adanya penularan (transmisi) HIV. Pada 121 pasangan lainnya yang tidak konsisten menggunakan kondom ditemukan penularan HIV pada 12 orang.

Fakta lain, di negara Thailand, program penanggulangan HIV melalui penyediaan kondom dan pengobatan penyakit menular seksual (PMS) yang dimulai pada tahun 1989, berhasil menurunkan tingkat penularan HIV sebesar 83%. Ada pula riset yang menyatakan bahwa risiko penularan HIV dengan penggunaan kondom berkurang sampai 10 ribu kali lipat (Carey et al, 1992; Cavalieri d’Oro et al, 1994; Weller, 1993). Penelitian di kalangan remaja New York memperlihatkan penurunan frekuensi hubungan seks dan jumlah pasangan seks dengan program promosi kondom (Guttmacher S et al dalam American Journal of Public Health, 1997, 87, 1427-1433).

2.3.2 Pihak yang Tidak Menyetujui Legalisasi Kondom dalam Pencegahan HIV-AIDS

Program legalisasi kondom mendapat hambatan dari pihak-pihak yang masih konsisten dalam memperjuangkan terjaganya nilai-nilai moral. Bagi mereka, kampanye kondom tak lebih dari kampanye untuk melegalkan sex bebas. ATM kondom ini akan membuka peluang terjadinya legalisasi free sex khususnya di kalangan anak-anak muda, bahkan hingga legalisasi praktek prostitusi.[2] Hasil jajak pendapat Harian Seputar Indonesia, tanggal 29 Desember 2005 – 2 januari 2006, dari 600 responden, 24,17% responden (145 orang) menyatakan menolak ATM kondom dengan alasan legalisasi kondom sama dengan legalisasi sex bebas sementara 136 responden (22,7%) menyatakan bahwa ATM kondom akan memberi pengaruh negatif pada generasi muda.[3] Mereka menganggap hal ini dapat memperburuk citra bangsa Indonesia serta dianggap tidak lagi menjunjung norma ketimuran. Ketakutan ini dikarenakan betapa mudahnya untuk mengakses ATM kondom termasuk anak di bawah umur dan penempatannya yang belum begitu jelas.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sleman, Ir. Rohman Agus Sukamto, dan anggota Fraksi PAN, Asyiah Rais, legalisasi kondom akan membawa dampak negatif misalnya semakin banyaknya penyalahgunaan kondom oleh orang-orang yang tidak seharusnya menggunakannya. Dengan berbagai kemudahan mendapatkan kondom, anak-anak muda akan merasa lebih “aman” melakukan seks bebas. Para remaja putri, yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, tidak akan lagi merasa khawatir hamil atau tertular HIV/AIDS karena kondom. Bahkan, anak-anak muda yang tadinya tidak pernah melakukan seks bebas pun akan tergoda dan mulai melakukan seks bebas dengan berbekal kondom yang sudah bisa didapatkan secara mudah dan bebas. Selain itu, ATM kondom memudahkannya para hidung belang melakukan hubungan intim dengan yang bukan pasangannya.

Dari segi teknis dan keilmuan, tingkat keefektifan kondom dipertanyakan. Alasannya, pori-pori karet lateks yang menjadi bahan pembuatan kondom adalah 1/60 mikron atau 0,003 mm dalam keadaan tidak merenggang, dalam keadaan merenggang, lebar pori-pori kondom dapat mencapai 10 kali dari 1/60 mikron. Di sisi lain, virus (HIV/AIDS) berdiameter 1/250 mikron atau 0,000001 mm. Dengan demikian, jelas virus dapat leluasa menembus pori-pori kondom. Hal ini dibuktikan pada negara-negara barat yang penyebaran HIV-AIDS tetap tinggi dan terus meningkat meski program serupa sudah berlangsung lama. Lapisan kondom yang terbuat dari getah lateks tidak dipercaya mampu mencegah berpindahnya HIV dari orang yang melakukan hubungan intim.[4]

Hal ini ditambah dengan penelitian yang dilakukan oleh Carey (1992) dari Division of Physical Sciences, Rockville, Maryland, USA, yang menemukan kenyataan bahwa HIV dapat menembus kondom. Dari 89 kondom yang diperiksa, ternyata 29 diantaranya terdapat kebocoran atau dengan kata lain tingkat kebocoran kondom mencapai 30%. Selain itu, Di Indonesia, pada tahun 1996 yang lalu kondom yang diimpor dari Hongkong ditarik dari peredaran karena 50 persen bocor. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat masih meragukan keampuhan kondom dalam pencegahan HIV/AIDS. J Mann (1995) dari Harvard AIDS Institute menyatakan bahwa tingkat keamanan kondom hanya 70%.[5] Laporan dari majalah Customer Reports (1995) menjelaskan bahwa pori-pori kondom 10 kali lebih besar dari HIV dilihat dengan mikroskop elektron.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

HIV-AIDS dapat dicegah dengan tidak melakukan hubungan seks sama sekali atau melakukan hubungan seks yang aman serta tidak menggunakan narkoba (bergantian jarum suntik). Namun, apabila sudah menjadi penderita HIV-AIDS, virus tersebut dapat dicegah penularannya dengan menggunakan kondom saat melakukan hubungan seks. Penggunaan kondom adalah cara terakhir dalam upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan seks. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk sosialisasi penggunaan kondom, masih saja terdapat hambatan-hambatan yang datang dari berbagai pihak.

3.2 Saran

Agar promosi kondom berjalan dengan baik, diperlukan adanya penyesuaian antara penyampaian promosi kondom dengan latar belakang pendidikan dan kebudayaan penduduk setempat. Pelegalisasian kondom di Indonesia dapat berjalan baik apabila didukung oleh pemerintah melalui pembuatan kebijakan hukum yang mengatur legalisasi kondom. Adanya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat menerima legalisasi kondom juga dapat mempengaruhi keberhasilan promosi penggunakan kondom. Masyarakat harus membuka mata bahwa kondom dilegalkan bukan untuk mendukung seks bebas di Indonesia tetapi pada dasarnya untuk mencegah penularan HIV-AIDS.

LAMPIRAN

Pertanyaan yang diajukan usai presentasi :

1. a. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap kampanye kondom?

Pemerintah sangat mendukung adanya kampanye kondom dan dilegalkannya kondom di Indonesia, karena kondom dapat mencegah penularan HIV-AIDS melalui hubungan seksual.

b. Bagaimana cara mengkomunikasikan kampanye kondom kepada masyarakat?

Mengkomunikasikan kampanye kondom ke masyarakat perlu keahlian dan kreativitas yang tinggi. Setiap lapisan masyarakat memiliki latar belakang pendidikan dan kebudayaan yang berbeda sehingga kita harus mampu melakukan kampanye kondom dengan cara yang berbeda disesuaikan latar belakang masyarakat tersebut. Sebagai contoh, pendidikan seksual dimulai dari lingkungan keluarga, seorang ibu memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kepada anaknya.

2. Jenis kondom wanita?

Jenis kondom pada wanita ada dua jenis, yaitu yang berbentuk tampon, sehingga pemasangannya pun harus hati-hati dan ada yang berbentuk seperti tissue, cara memakainya cukup diusapkan saja ke bagian dalam vagina.

3. Seberapa efektif kondom untuk mencegah kehamilan?

Kondom sangat efektif untuk mencegah kehamilan, pori-pori kondom yang sangat kecil memungkinkannya untuk tidak dapat ditembus oleh air mani dan sperma. Jika dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya, kondom sangat mudah digunakan dan tidak ada kemungkinan efek samping.

4. Sejauh ini, bagaimana keefektifan kebijakan pemerintah mengenai kampanye kondom?

Kebijakan pemerintah sangat efektif dalam upaya mensosialisasikan kondom ke tempat-tempat prostitusi, dengan adanya kebijakan maka pembagian kondom secara gratis di tempat prostitusi menjadi lebih mudah. Menurut sumber yang penyusun dapatkan, BKKBN pusat telah mendistribusikan sejumlah ATM Kondom ke beberapa provinsi di Indonesia. Namun, beberapa pemerintah daerah setempat masih ragu untuk menempatkannya di tempat-tempat yang telah ditentukan karena terbentur masalah budaya yang menganggap kondom sebagai alat pelegalan seks bebas.

5. Kebijakan seperti apa yang kuat untuk melegalkan kondom?

Kebijakan mengenai penggunaan kondom yang dibuat seharusnya tidak hanya dikeluarkan oleh badan eksekutif, tetapi diperkuat juga dengan undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif.

6. Bagaimana pendapat kelompok mengenai ketersediaan ATM kondom di Lembaga Permasyarakatan?

Ketersediaan ATM kondom di Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan, karena terjadi penyimpangan seksual yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan biologis narapidana. Sampai saat ini ATM Kondom belum tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dari otoritas setempat yang menyulitkan tersedianya ATM kondom. Padahal, dengan adanya ATM kondom, narapidana dapat dengan mudah mengakses kondom untuk mencegah risiko perluasan penyebaran HIV-AIDS di Lembaga Pemasyarakatan.

7. Malaysia merupakan salah satu negara Islam di dunia, tetapi mengapa Malaysia melegalkan kondom?

Malaysia melegalkan kondom karena angka penyebaran HIV-AIDS dari tahun ke tahun terus meningkat. Maka dari itu, pemerintah setempat membuat regulasi mengenai pelegalan kondom untuk pencegahan penularan HIV-AIDS.

8. a. Apa dasar pemikiran metode A-B-C-D?

Metode A-B-C-D dibuat berdasarkan pengalaman melalui penelitian empirik yang dilakukan di masyarakat. Masyarakat yang mampu menahan diri untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah akan sangat mudah melakukan abstinensia. Selanjutnya, bagi seluruh masyarakat harus setia dengan pasangannya masing-masing. Namun, ada beberapa golongan masyarakat yang tidak mampu melakukan kedua hal itu, golongan tersebut harus menggunakan kondom pada setiap berhubungan seksual untuk mencegah HIV-AIDS. Penggunaan kondom merupakan cara akhir untuk pencegahan penularan HIV-AIDS melalui hubungan seksual. Selain itu, penggunaan jarum suntik bergantian oleh pengguna narkoba turut meningkatkan angka penyebaran penyakit tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menggunakan narkoba suntik.

b. Jenis masyarakat seperti apa yang dapat menerima kebijakan mengenai legalisasi kondom?

Masyarakat yang mampu menerima kebijakan mengenai legalisasi kondom adalah masyarakat yang memiliki pandangan terbuka akan manfaat dari kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

AIDS. http://id.wikipedia.org/wiki/AIDS (27 Februari 2008)

www.organisasi.org (29 Februari 2008)

Sasongko, Adi. Acquired Immuno Deficiency Syndrom. www.petra.ac.id (29 Februari 2008)

Info Dasar Penyakit Menular Seks, HIV dan AIDS. http://www.kondomku.com (29 Februari 2008)

Sasongko, Adi. Fakta dan Opini Mendukung Kondom. http://www.bintangmawar.net (29 Februari 2008)

Dito. ATM Kondom, Legalisasi Free Sex atau Pencegahan HIV?. http://www.trulyjogja.com (29 Februari 2008)

Kondom untuk Pencegahan AIDS, Efektifkah?. http://www.jurnalnet.com (29 Februari 2008)

ATM Kondom=Legalisasi Seks Bebas. www.asepfirman1924.blogspot.com (29 Februari 2008)

Hawari, Dadang. Fakta dan Opini Memojokan Kondom. http://www.bintangmawar.net (29 Februari 2008)


[1] Adi Sasongko / KPA, Fakta dan Opini Mendukung Kondom, dalam http://www.bintangmawar.net/forum, (29 Februari 2008).

[2] Dito, ATM Kondom, Legalisasi Free Sex atau Pencegahan HIV?, http://www.trulyjogja.com, (29 Februari 2008)

[3] Fin/cbn , Kondom untuk Pencegahan AIDS, Efektifkah?, http://www.jurnalnet.com, (29 Februari 2008).

[4] ATM Kondom=Legalisasi Seks Bebas, http://asepfirman1924.blogspot.com, (29 Februari 2008).

[5] Dadang Hawari, Fakta dan Opini Memojokan Kondom, http://www.bintangmawar.net, (29 Februari 2008).



OBAT SERIBU
May 26, 2008, 12:59 am
Filed under: Uncategorized

Disusun oleh :

Amalina Syaharani (0606099284)

Erma Yusniarti (0606099851)

Niken Dwi Indah (0606100411)

Nurul Aeni (0606100481)

Nurul Dwi Astuti (0606100494)

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Depok 2008

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah salah satu modal dalam pembangunan suatu bangsa. Dengan derajat kesehatan masyarakat yang baik, maka akan memudahkan proses suatu pembangunan yang membutuhkan pemberdayaan sumber daya manusia. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat dalam suatu bangsa, bangsa Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program Obat Seribu merupakan salah satu misi pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut.

Dalam perjalanan Program Obat Seribu di Indonesia, tidak seluruhnya berjalan dengan mulus. Masih banyak kendala dan masalah yang harus diatasi oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah terkait masalah distribusi, karena ternyata masih banyak wilayah di Indonesia yang belum memasarkan Obat 1000 atau dengan kata lain, Obat 1000 masih belum ada di wilayah tersebut. Masih berhubungan dengan masalah distribusi, pada kenyataannya masih ada beberapa produsen yang tidak mau memasarkan produk Obat 1000 karena harganya yang terlalu murah sehingga tidak mendatangkan keuntungan apapun bagi mereka.

Selain masalah teknis dari pihak produsen dan distributor, ternyata terdapat juga masalah dari pihak konsumen, yaitu dari pihak masyarakat. Pada faktanya, banyak masyarakat yang belum yakin dengan khasiat Obat 1000. Mereka mengira Obat 1000 tidak berkhasiat menyembuhkan karena harganya yang sangat murah, padahal komposisi Obat 1000 sama seperti obat generik lainnya yang lebih mahal dan sudah dipercaya dapat menyembuhkan. Peran serta masyarakat ini juga turut berpengaruh terhadap kesuksesan Program Obat Seribu ini.

Dari hal-hal tersebut, dapat kita lihat bahwa isu tentang Program Obat Seribu ini sangat menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut dalam bentuk makalah mata perkuliahan Isu-Isu Terkini AKK.

1.2 MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah Program Obat 1000 ini difokuskan pada :

1. Bagaimana implementasi pemerataan distribusi Obat Seribu di wilayah Indonesia.

2. Mengapa masih banyak kalangan yang tidak setuju dengan Program Obat Seribu.

3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang Program Obat Seribu.

1.3 TUJUAN

Penulis menyusun makalah ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui lebih jelas tentang Program Obat Seribu yang baru saja dicanangkan oleh Pemerintah dan apa saja kendala yang muncul selama pelaksanaan program tersebut. Setidaknya kami berharap makalah ini dapat memberi pemikiran lebih lanjut mengenai hal tersebut. Makalah ini kami susun juga, sebagai tugas mata kuliah Isu-Isu Terkini AKK, yang nantinya akan dinilai oleh dosen mata kuliah Isu-Isu Terkini AKK yaitu Bapak Sandy Iljanto.

1.4 METODOLOGI PENELITIAN

Kami mendapatkan data dan informasi dengan metode kepustakaan/literatur. Data serta informasi yang didapat bersumber dari situs-situs internet yang mengulas tentang Program Obat Seribu.

1.5 RUANG LINGKUP

Berhubung terbatasnya waktu & tenaga dalam penulisan makalah ini, maka isi dibatasi pada masalah yang terkait dengan pandangan masyarakat tentang Program Obat Seribu dan pengaruh masalah-masalah teknis pada pelaksanaan Program Obat Seribu.

BAB 2

OBAT SERIBU

Kesehatan dewasa ini merupakan modal utama untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, di Indonesia sendiri angka kesakitan (morbidutas) terbilang masih tinggi. Mungkin penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Masyarakat lebih peduli dengan bagaimana cara mereka mendapatkan uang daripada kesehaatnnya sendiri. Banyak masyarkat yang masih menerapkan health seeking behavior, yaitu baru mencari pelayanan kesehatan setelah jatuh sakit. Jadi paradigma sehat tidak tertanam di pikiran masyarakat.

Ditengah kerisauan masyarakat akan kenaikan harga bahan pangan yang terus melonjak, pemerintah membuat program di bidang kesehatan yang bernama Obat Serbu (Obat serba seribu). Obat seribu merupakan obat generik tak berlogo dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp.1000,00 per strip. Obat ini baru saja diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang bekerjasama dengan PT. Indofarma sebagai produsennya.

Tujuan dibuatnya obat seribu ini menurut Menteri Kesehatan adalah untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat murah yang berkualitas bagi masyarakat. Ketersediaan dan pemerataan obat berarti tersedianya obat (drug availabulity) di seluruh Indonesia baik dari segi jenis maupun jumlah obat, sesuai dengan kebutuhan nyata dan pola penyakit. Sedangkan keterjangkauana obat berarti adanya jaminan akses obat dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu membeli pelayanan kesehatan baik sektor publik maupun swasta.

2.1 JENIS OBAT SERIBU

Direktur Utama PT Indofarma, Syamsul Arifin menjelaskan, Ada sepuluh obat yang diluncurkan, dan segera me­nyu­sul dua lagi yang sudah terdaftar di BPOM. Nantinya, total akan ada 20 jenis obat dengan membawa nama Indo di depannya yai­tu Indo Obat Batuk dan Flu, Obat Flu, Ba­tuk Berdahak, Asma, Pe­nurun Panas Anak, Penurun Pa­nas, Tambah Darah, Maag, Sakit Kepala, dan Indo Obat Batuk Cair. “Obat itu dijual bebas, tanpa resep dokter. Harganya diseragamkan Rp 1000,00 per paket. Harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan merupakan harga eceran tertinggi di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.

2.2 DISTRIBUSI OBAT SERIBU

Distribusi dan pemasaran yang dilaksanakan saat ini baru diprioritaskan untuk beberapa titik pemasaran di wilayah Jabodetabek, Jawa dan Bali. Diharapkan akhir triwulan III sudah memenuhi kebutuhan nasional. Direktur Utama PT Indofarma, Syamsul Arifin, mengatakan obat-obatan itu, katanya, tidak hanya akan dijual di apotek yang berada di rumah sakit dan apotek umum saja namun juga akan dijual di pasar-pasar non panel seperti warung obat, toko obat, atau melalui dokter yang melakukan praktik dispensing (pemberian obat langsung kepada pasien saat berkonsultasi. Obat-obat ini disediakan juga diposkestren, desa-desa siaga dan apotik rakyat diseluruh Indonesia.

Untuk menambah jalur distribusi dilakukan direct selling, yaitu memperpendek jalur distribusi untuk memasarkan langsung obat tersebut ke warung-warung. Bahkan dalam waktu dekat ini mitra binaan Indofarma akan mensosialisasikan program Warung Obat Rakyat Murah untuk perluasan distribusi obat seribu. Urutan jalur distribusi obat adalah dari perodusen ke distributor lalu ke apotek dan toko obat, kemudian ke warung atau kelontong, sampai ke rombong-rombong,

Sejak diluncurkan pertengahan Mei lalu hingga saat ini, penjualan produk murah Obat Indo Serba Seribu (Indo Serbu) dari PT Indofarma Tbk di wilayah Jawa Tengah, telah mencapai angka 670 ribu strip atau senilai Rp 670 juta. Pendistribusian ini baru mencapai 80% dari sekitar 900-an apotik di Jateng. Sementara untuk toko obat dan warung rombong, baru sekitar 40% saja.


BAB 3

ISU-ISU MENGENAI OBAT SERIBU

3.1 BEBERAPA OPINI MENGENAI OBAT SERIBU

Menteri Kesehatan, Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K) telah meluncurkan program obat murah serba seribu rupiah di Departemen Kesehatan pada tanggal 8 Mei 2007. Hal ini tentunya telah memicu reaksi dari berbagai kalangan. Berikut ini adalah beberapa opini serta pernyataan yang berasal dari publik dan beberapa tokoh terkait dengan peluncuran obat seribu tersebut :

1. Menkes Siti Fadiah Supari

“Walaupun murah tetapi pemerintah mengontrol aspek khasiat, keamanan dan kualitas obat. Depkes dan BPOM akan mengawasi industri farmasi yang memproduksi obat serba seribu rupiah ini. Dengan sediaan obat yang murah seperti ini, produsen obat palsu pun tidak akan untung dan akan segera gulung tikar,”

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatanm Departemen Kesehatan,Dra.Meinarwati, Apt Mkes

Obat murah serba seribu rupiah ini merupakan obat murah yang berkualitas. obat seribu rupiah ini bukan obat generik biasa, namun obat generik bermerek yang diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat.

3. Branch Manager PT Indofarma Global Medika (IGM) Semarang, Budi Santoso
Sebagian besar masyarakat sudah sadar bahwa obat berkhasiat tak harus mahal,” “Tidak ada tawar menawar untuk kualitas obat, khasiat tidak harus ditentukan dengan harga mahal.”

4. Ny Atun (45), pemilik warung makan di daerah Tegalsari, Semarang.
”O ada ya obat seribu? Saya malah nggak tahu.”

5. Ny Seha Ani (62), pensiunan Dinkes

”Saya lebih percaya dengan merek yang sudah populer.’‘

6. Mahasiswa Undip, Septi (22)

”Teman kos sembuh setelah minum obat sakit kepala seribu rupiah ini, jadi saya ingin mencobanya.”

7. Ketua LP2K Semarang Ngargono

”Konsep obat murah ini cukup bagus, namun jangan sampai mengorbankan kualitas produk itu sendiri,”

3.2 PERMASALAHAN DALAM MENSUKSESKAN OBAT SERIBU

Permasalahan yang dihadapi dalam program obat murah berkualitas ini sangat banyak. Masalah ini muncul mulai dari awal peluncuran sampai dengan pendistribusiannya. Seperti yang kita tahu, obat murah berkualitas ini bisa kita dapatkan dengan harga eceran tertinggi seribu rupiah saja, tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat tahu mengenai keberadaan obat ini. Sekalipun mereka mengetahiunya, meraka tidak begitu saja percaya dengan kualitas obat ini karena ini menyangkut kesehatan sehingga sampai detik ini pun masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan program obat seribu ini. Padahal program obat murah ini merupakan suatu angin segar bagi masyarakat kelas menengah yang kesehatannya buruk dan tidak mendapatkan Askeskin

Di daerah, obat murah ini masih sangat sulit untuk ditemui. Ditengarai masalah ini diakibatkan juga oleh resistensi dari obat sejenis yang merasa tersaingi. Mereka yang sudah eksis bisa saja memboikot atau melakukan trik-trik lain yang dapat menghambat mekanisme pendistribusian obat seribu ini ke pasar. Untuk daerah Jakarta sendiri, sebenarnya obat ini sudah banyak beredar di supermarket-supermarket, pasar-pasar atau warung-warung walupun pendistribusiannya belum seluruhnya merata. Kenyataan yang lebih menyedihkan adalah adanya spekulan yang membeli obat ini untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Ini merupakan bukti bahwa ada produsen obat yang tidak suka dengan kehadiran obat murah dari pemerintah.

Kesulitan masyarakat dalam mengakses obat ini bias disebabkan oleh banyak pihak. Adanya hubungan saling menguntungkan antara dokter dengan farmasi juga merupakan salah satu penyebabnya. Untuk mengejar pendapatan, dokter menjadi pelit akan informasi obat generik dan obat murah ini, bahkan mereka menjadi seperti sales pabrik farmasi yang cenderung memberi obat yang berlebihan kepada pasiennya. Penyebab lainnya adalah adanya distributor, apotek dan toko obat yang tidak mau menerima obat seribu ini karena nominal profitnya lebih kecil jika dibandingkan dengan produk kompetitor, padahal jika ia membeli dalam jumlah banyak, nominal profitnya juga akan lebih besar.

Dari semua permasalahan ini, harus ada solusi untuk sesegera mungkin menyelesaikannya. Agar pada akhirnya semua kalangan, baik masyarakat maupun produsen farmasi lainnya turut mendukung program pemerintah ini yang sangat pro-rakyat terutama bagi mereka kaum SADIKIN (SAkit seDIkit misKIN). Sebuah program pemerintah tidak akan berjalan dengan lancer jika tidak didukung oleh semua pihak (lintas sektoral). Oleh karena itu, diharapkan pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan ini agar program yang sangat baik ini tidak berhenti sampai sini saja.


BAB 4

REKOMENDASI KELOMPOK

Seperti yang kita tahu, walaupun obat murah seribu rupiah ini merupakan program pemerintah tetapi dalam prosesnya masih saja menemui hambatan. Permasalahan-permasalahan yang timbul dapat mengakibatkan program ini tidak berjalan lancar. Padahal program ini sangat membantu rakyat yang tidak dapat menjangkau harga obat di pasaran. Oleh karena itu kami ingin memberikan rekomendasi yang mungkin saja jika dilakukan dapat membantu kelancaran program ini, lebih luasnya semoga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Jeni-jenis obat seribu yang diluncurkan beberapa waktu lalu yaitu Indo Obat Batuk dan Flu, Obat Flu, Ba­tuk Berdahak, Asma, Pe­nurun Panas Anak, Penurun Pa­nas, Tambah Darah, Maag, Sakit Kepala, dan Indo Obat Batuk Cair. Jika kita lihat dari jenisnya, semuanya berfungsi untuk menyembuhkan orang yang telah sakit. Sebaiknya yang ditanamkan adalah paradigma hidup sehat sehingga masyarakat lebih memilih menjaga kesehatan daripada menunggu sakit karena sudah ada obat seribu ini. Salah satu caranya yaitu dengan meluncurkan vitamin-vitamin, obat penambah darah, dll sehingga masyarakat terbiasa hidup sehat.

Masalah yang paling sering muncul dalam program ini adalah masalah pendistribusian. Di daerah-daerah tepencil masih banyak masyarakat yang tahu mengenai obat seribu, tetapi tidak menemukannya di warung-warung maupun di toko obat. Bisa jadi ini karena ada perusahaan farmasi lain yang tidak bergembira karena merasa tersaingi atas kehadiran obat seribu ini, lalu memboikot obat seribu agar tidak sampai di pasaran. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tata cara pendistribusian obat seribu agar tidak ada pihak yang sewenang-wenang menyalahgunakan program ini. Birokrasi pendistribusian obat seribu juga harus diperhatikan dengan sangat agar tidak terjadi keterlambatan pengiriman karena birokrasinya terlalu lama. Pada kenyataannya pemerintah tidak mengelurkan Keputusan Menteri Kesehatan atau kebijakan lainnya yang dapat mengatur tata cara produksi, pendistribusian, dll demi tercapainya tujuan dari diluncurkannya obat seribu. Mungkin kebijakan obat seribu di atur oleh Kebijakan obat nasional (KONAS) yang sesuai dengan keputusan menteri kesehatan RI NO. 47/Menkes/SK/II/1983 merupakan penjabaran sistem kesehatan nasional (SKN) yang dikhususkan untuk pembangunan di bidang obat sebagai bagian pembangunan dalam bidang kesehatan dan menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi penyelenggara semua upaya di bidang obat, tetapi tidak ada kebijakan strategis yang dikhususkan untuk mengatur obat seribu dari mulai produksi, distribusi sampai konsumsi.

Banyak masyarakat yang belum percaya dengan kemanjuran obat seribu ini. Mereka berpikir bahwa obat yang murah pasti berkualitas buruk. Padahal Menkes sendiri telah menjelaskan bahwa obat ini akan tetap dijaga kualitasnya. Oleh karena itu sebaiknya DepKes dan BPOM tetap mengawasi dan melakukan penjagaan yang ketat dari mulai di produksinya obat ini sampai ke tangan konsumen agar program ini tidak sia-sia dan tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.


BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

¨ Obat seribu rupiah ini merupakan langkah awal pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia

¨ Dalam pendistribusian obat seribu, masih di temukan kendala-kendala yang jika tidak segera di selesaikan maka akan menghambat sampainya obat seribu ini ke tangan masyarakat.

¨ Masyarakat masih kurang percaya akan kualitas obat seribu karena harganya yang murah.

¨ Pemerintah masih kurang melakukan pengawasan di lapangan mengenai peredaran obat seribu, karena banyak pihak yang tidak senang akan hadirnya obat seribu yang mengganggu kelancaran peredaran obat seribu.

¨ Pemerintah belum membuat kebijakan-kebijakan strategis yang mengatur obat seribu.

5.2 SARAN

¨ Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang mengharuskan apotik-apotik, warung, toko obat mau menjual obat seribu dan tidak perlu takut jika keuntungannya kecil.

¨ Sebaiknya ada penjagaan yang ketat dari pemerintah mengenai kualitas obat seribu agar masyarakat percaya dan mau membeli obat seribu.

¨ Sebaiknya sosialisasi obat seribu ini juga menggunakan sistem dari mulut ke mulut karena cara itu lebih efektif apalagi di daerah terpencil yang jarang sekali di temui media elektronik.

¨ Sebaiknya pemerintah memberikan sanksi kepada pihak yang melalakukan aksi borong obat murah dan menjualnya kembali dengan harga tinggi.


DAFTAR PUSTAKA

Andra. “Sehatkan Masyarakat dengan Obat Murah”. 27. Februari 2008. http://www.majalah-farmacia.com

Syahrituah SIregar. “Obat Seribu Perak Jangan Jadi Paradoks”. 25 Februari 2008. http://www.indomedia.com

Webwarouw. “Obat Seribu Rupiah Disiapkan Untuk Desa Siaga”. 25 Februari. 2008. http://www.sinarharapan.go.id

­Webwarouw. “Obat Seribu Rupiah Disalurkan Apotek Rakyat” 27 Februari. http://www.sinarharapan.co.id

“Definisi Obat Seribu”. 25 Februari 2008. http://depkes.co.id

“Pemerintah Akan Salurkan Obat Paket Seribu ke Poskesde”. 25 Februari 2008. Last revised 4 June 2007. http://www.depkominfo.go.id

“Obat Seribu di Jateng Capai Penjualan Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Strip”. 25 Februari 2008. http://www.suaramerdeka.com

“Obat Seribu Terus Bersaing di Pasar yang Ketat”. 27 Februari 2008. http://www.indofarma.co.id

“Raker di DepKes:Prioritaskan Pelayanan Kesehatan Rakyat”. 25 Februari 2008. http://www.indonesia.go.id




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.